Usai Terima Keputusan Dewas KPK, Istana Siapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Firli Bahuri: National Okezone

Uncategorized150 Dilihat

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengungkapkan, Sekretariat Negara Kementerian (Kemensetneg) telah menerima keputusan Dewan Pengawas KPK atas pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.

“Pada 27/12/2023, telah disampaikan surat Dewan Pengawas KPK kepada Kementerian Sekretariat Negara yang berisi petikan putusan Sidang Komisi Pelanggaran Kode Etik dan Nomor Kode Etik KPK. : 03/DEWAN PENGAWAS/ ETIKA/ 12/2023 atas nama Firli Bahuri (Ketua KPK RI nonaktif),” kata Ari dalam keterangannya, Kamis (28/12/2023).




Sebelumnya, kata Ari, Kementerian Sekretariat Negara menerima surat dari Firli Bahuri tertanggal 22 Desember 2023 yang meminta pengunduran diri Ketua dan Pimpinan KPK. Surat tersebut disampaikan pada Sabtu, 23 Desember 2023 sore.

Ari menjelaskan, keputusan presiden (Keppres) terkait pembebasan Firli Bahuri saat ini tengah dipersiapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Nantinya, usulan tersebut akan diserahkan kepada Presiden Jokowi malam ini usai kunjungan kerjanya dari Sulut.

“Saat ini rancangan Perpres pemberhentian Pak Firli Bahuri sedang dipersiapkan oleh Sekretariat Negara Kementerian dan akan disampaikan kepada Presiden malam ini, setelah Presiden kembali ke Jakarta dari kunjungan kerja ke Sulawesi Utara,” kata Ari.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri terbukti melanggar Kode Etik Peraturan Dewan Pengawas KPK secara hukum.

Firli dinyatakan sah dan tidak secara meyakinkan menunjukkan sikap keteladanan dalam berperilaku dan berperilaku sehari-hari yang menjadi tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan.

“Dikaji secara hukum dan meyakinkan dalam komunikasi dengan Syahrul Yassin Limpo. Perkara tersebut sedang ditangani KPK yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan tidak menunjukkan perilaku keteladanan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) (a) dan, Pasal 4 Ayat 1 Huruf J “Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK,” kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan, Rabu (27/12/2023).

Baca Juga  Israel menyerang sekolah PBB di Gaza, menewaskan sedikitnya 50 orang: Okezone News

Ikuti berita Okezone berita Google

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya

Tumpak menjelaskan, Firli mendapat sanksi berat berupa permohonan mundur dari pimpinan KPK.

Penjatuhan sanksi berat kepada terperiksa berupa seruan mundur dari jabatan Pimpinan KPK, lanjut Tumpak.

Selain itu, jelas Tumpak, Firli tidak mempunyai keadaan yang meringankan. Sementara itu, pengurus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyebutkan faktor yang memberatkan, seperti ketidakhadiran di persidangan.

“Tidak ada faktor yang meringankan untuk ditinjau,” jelas Tumpak.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *