Selamatkan Demokrasi, Civitas Universitas Trisakti Deklarasikan Tolak Tirani: National Okezone

Uncategorized107 Dilihat

JAKARTA – Civitas akademika Universitas Trisakti telah mengambil langkah menolak berbagai pelanggaran etik demi menyelamatkan demokrasi Indonesia. Peristiwa ini berlangsung pada Jumat (2/9/2024) di Jakarta Reform Memorial pada 12 Mei.

Bernama Trisakti Bermobil, masyarakat menyuarakan pernyataan Trisakti menentang tirani baru dan menolak berbagai pelanggaran etik pada Pilpres 2024.

Pantauan MNC Portal Indonesia, acara tersebut juga dihadiri oleh para wisudawan dan dosen yang mengenakan kaos bertuliskan “Deklarasi Trisakti Melawan Kezaliman, Jaga Reformasi 98 Demokrasi Indonesia Lebih Baik”.

Bersama-sama mereka menyerukan pelestarian demokrasi dan hak asasi manusia. Tak hanya itu, para pengunjuk rasa juga menyuarakan beberapa tuntutan, termasuk memudarnya reformasi seperti penegakan supremasi hukum, penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berikut Deklarasi Trisakti Melawan Kezaliman yang dibacakan Presiden Mahasiswa Trisakti Valdima Insan Mardika:

Proklamasi Trisakti melawan kezaliman

Hormat kami, Reformasi,

Kami civitas akademika, dosen, guru, mahasiswa, pegawai dan alumni Universitas Trisakti yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika kebangsaan, demokrasi dan hak asasi manusia menyatakan keprihatinannya atas matinya reformasi dan lahirnya kezaliman.

Kami menentang berbagai pelanggaran etika kehidupan berbangsa yang dilakukan oleh penyelenggara negara, khususnya Mahkamah Konstitusi dan Presiden, baik pejabat istana, kementerian dan lembaga, hingga KPU penyelenggara pemilu.





Ikuti berita Okezone berita Google

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya

Kami menolak personifikasi dan personalisasi kewajiban negara terhadap hak-hak rakyat untuk kepentingan partai pemilu. Bansos yang sejatinya merupakan hak rakyat, rupanya dimanipulasi sebagai pemberian atau pemberian pribadi dari Joko Widodo dan oknum pejabat pendukung pasangan calon tertentu.

Kami menolak pemberantasan korupsi yang bermotif dan terfokus pada politik partai. Jika negara serius, maka pemberantasan korupsi tidak akan berhenti ketika pejabat yang diperiksa menjadi pejuang pasangan calon tertentu yang didukung penguasa. Hal ini merusak landasan hukum dan demokrasi.

Kami mengecam segala cara intimidasi dan kekerasan negara terhadap ekspresi kritik dan protes mahasiswa, aktivis, dan masyarakat biasa yang mengekspresikan dirinya secara kritis, termasuk pengondisian politik atas ketakutan masyarakat luas dalam menggunakan hak pilihnya pada hari pemilu.

Menurut kami, pemilu 2024 akan menjadi pemilu pertama yang tidak adil, tidak bebas, dan tidak demokratis sejak Reformasi. Terlalu banyak terjadi ketidaknetralisasian terhadap pejabat dan aparatur negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partai beberapa pasangan calon.

Kami mendukung suara para profesor dan akademisi dari berbagai universitas, institusi dan perguruan tinggi mengenai kemerosotan demokrasi saat ini dan mendukung seruan untuk kembali ke jalan demokrasi yang benar.

Sebagai penutup, kami menyerukan kepada Presiden dan seluruh pegawai negeri untuk kembali ke jalur reformasi tahun 1998: Menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, melikuidasi KCN, mengadili kroni-kroni Sochart, menjaga otonomi daerah, menghapuskan peran ganda tentara. kekuatan, dan pembatasan kekuasaan melalui UUD 1945.

Pengumuman ini dibuat dengan ini.

Quoted From Many Source

Baca Juga  Polisi Jerman melarang demonstrasi pro-Palestina pada Malam Tahun Baru: Okezone News

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *