Khazanah panas bumi RI yang ingin dikembangkan, sebagai berikut: Okezone economy

Uncategorized200 Dilihat

JAKARTA – Harta Karun panas bumi di Indonesia dapat berkembang secara optimal. Selain itu, Indonesia mempunyai cadangan panas bumi yang sangat banyak, bahkan merupakan negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia. Namun pembangunan hingga saat ini belum optimal karena berbagai faktor.



Berdasarkan proyeksi bauran energi dalam rencana umum energi nasional (RUEN), pemanfaatan energi panas bumi sebesar 5%. Angka tersebut tentunya merupakan angka yang besar mengingat kebutuhan energi akan terus bertambah dan besar di masa depan.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan dengan proyeksi sebesar itu, meski realisasi pemanfaatan Pnnas Bumi baru 3.000 megawatt (mW) dari total potensi 24.000 MW, masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. pemerintah dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penetrasi untuk mempercepat kemampuan Indonesia dalam memperkenalkan energi panas bumi.

“Bisa dibayangkan energi panas bumi yang masih banyak yang belum dikembangkan akan berkontribusi sebesar 5% terhadap total bauran energi pada tahun 2060, sehingga kita berharap jika kita tidak melakukan percepatan energi panas bumi secara penuh maka akan menjadi pekerjaan rumah di tahun 2060. energi panas bumi dapat terpenuhi,” jelas Satya, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Satya mengatakan ada beberapa langkah untuk mempercepat monetisasi potensi panas bumi. Pertama, harga energi panas bumi harus disesuaikan dengan keekonomian proyek. Tarif diluncurkan sesuai dengan keekonomian proyek (feed-in tariff berdasarkan lokasi jaringan), terjangkau dalam kaitannya dengan harga rata-rata bauran energi. jangan membandingkan harga satu jenis energi dengan jenis energi lainnya, jangan apple to apple.

Selain itu, lanjutnya, perizinan harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (Peraturan Presiden Percepatan Pembangunan Panas Bumi dalam hal izin AMDAL, izin kehutanan (IPPKH/IPJLPB), dan izin sumber daya alam).

Baca Juga  Dugaan Rem Blong, Bus Tabrak Empat Rumah dan Kendaraan: Okezone News

Menurut Satya, seharusnya ada kompensasi biaya infrastruktur sebagai kompensasi kewajiban perpajakan khususnya sosial, risiko eksplorasi yang ditanggung pemerintah (risk pengurangan), internalisasi biaya lingkungan hidup (pajak karbon). Perpajakan yang dikenakan hanya untuk menanggung pajak penghasilan badan (20%) dan menerapkan tax holiday serta insentif perpajakan lainnya.

Selain itu, harus ada jaminan keuntungan ekonomi yang memadai terkait dengan alokasi risiko, yaitu pembagian risiko antara PLN sebagai pelanggan (menjadi tarif yang kompetitif) dan pengembang yang mempunyai risiko (menjadi tarif yang menarik), sedangkan memastikan perlindungan tingkat IRR sesuai dengan usulan berdasarkan perhitungan tarif input.

“Agar pengeboran lebih efisien, diusulkan untuk membentuk konsorsium/koperasi khusus peralatan pengeboran panas bumi. Dan untuk meningkatkan nilai keekonomian, efisiensi biaya dan insentif (termasuk keringanan pajak) hingga optimalisasi tarif diharapkan lebih kompetitif,” tambahnya. . Satya menjelaskan.

Ikuti berita Okezone berita Google

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya

Ketua Umum Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Jenderal Julfi Hadi mengatakan tantangan yang dihadapi pengembangan panas bumi di Tanah Air tidak berubah dan fokus pada permasalahan yang sama. Berbagai upaya yang dilakukan belum mampu memberikan hasil yang optimal.

“Persoalan komersialisasi dan kepastian. Kebijakan harus tepat untuk mengurangi risiko panas bumi,” ujarnya.

Untuk itu, API kini memiliki pendekatan baru untuk meminimalisir berbagai kendala, terutama kerja sama yang harus dilakukan antara badan usaha dengan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah.

Selain itu, model bisnis yang nantinya perlu diperbarui, penggunaan teknologi untuk mempercepat tanggal komersialisasi (CoD) proyek panas bumi, serta pengembangan produk sekunder seperti hidrogen.

Baca Juga  Jadwal imsak dan waktu sholat bulan Desember 2023 Jakarta dan sekitarnya

Hingga saat ini, lanjutnya, keterjangkauan menjadi kendala. Terdapat banyak diskusi mengenai insentif, namun hal ini bukanlah hal yang baru, hal ini sudah ada sejak lama. API menilai ada kebijakan transisi, teknologinya harus didukung, produk sekundernya, model bisnisnya harus diperbarui, teknologi apa yang bisa lebih cepat, produk sekundernya apa.

“Bekerja sama dengan pemerintah PLN untuk membahas insentif mana yang paling dibutuhkan. “Pemerintah serius, tapi harus duduk bersama,” jelasnya.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *