Galumbang Diminta 15 Tahun Penjara dalam Kasus BTS, Pengacara Sarankan Penyelesaian Perdata: National Okezone

Uncategorized178 Dilihat

JAKARTA – Penasihat hukum mantan Direktur Utama (Direktur) PT Mora Telematics Indonesia (Moratelindo) Galumbang Menak SimanjuntakMaqdir Ismail protes karena tim penuntut umum (JPU) meminta kliennya dihukum 15 tahun penjara. Ia terkejut dengan tuntutan pidana yang dilayangkan tim kejaksaan terhadap Galumbang.




Menurut Maqdir, seharusnya kasus kliennya diselesaikan secara administratif atau perdata. Karena proyek tower Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebenarnya masih berjalan.

Sebab, hukum pidana merupakan upaya terakhir, khususnya hukum yang digunakan sebagai upaya terakhir jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan perkara tersebut, kata Maqdir dalam keterangan resminya, Selasa (31/10/2023).

Maqdir menilai penerapan hukum pidana sebagai alat pemberantasan korupsi bisa berdampak buruk bagi pengusaha dan perekonomian nasional. Lebih lanjut, lanjutnya, hukum pidana juga berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) jika tidak diterapkan secara adil dan proporsional.

Hal ini menyusul beberapa fakta yang terungkap dari proses persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo), ujarnya. dia berkata.

Berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan, Maqdir mengklaim sebanyak 3.242 BTS yang dianggap mangkrak, telah rampung sebagian. Pada dasarnya, lanjutnya, saat ini kita hanya tinggal menunggu proses administrasi serah terima saja.

Dia menambahkan, sebagian proyek sedang dalam tahap konstruksi. Menurut dia, penetapan batas waktu 31 Maret 2022 juga tidak sesuai dengan fakta hukum, sebab pengerjaan penyelesaian pembangunan BTS 4G terus berlanjut hingga Oktober 2023.

Pendapat penghentian proyek BTS 4G adalah salah dan menyesatkan karena tidak berdasarkan fakta, ujarnya.

Baca Juga  Klik disini! Ini link live streaming Semi Final Swiss Open 2024: Okezone Sports

Begitu pula dengan audit BPKP yang membatasi perhitungannya hingga 31 Maret 2022, tanpa memperhitungkan peristiwa yang terjadi setelah periode tersebut, antara lain perpanjangan kontrak dan pengembalian dana sebesar Rp1 triliun kepada konsorsium pelaksana, lanjutnya.

Ia menilai ada kesalahan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut dia, kesalahannya adalah BPKP menghitung total kerugian, padahal proyek masih berjalan dan uang sudah dikembalikan ke kas negara.

Ikuti berita Okezone berita Google


Oleh karena itu, Maqdir menyarankan agar pemerintah dan penegak hukum lebih fokus pada upaya pencegahan dan penindakan korupsi melalui hukum administratif dan perdata. Tujuannya agar proyek-proyek pemerintah yang diduga bermasalah tetap dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien tanpa harus menunggu melalui proses pidana yang panjang dan berbelit-belit.

BACA JUGA:

Dengan begitu, hukum pidana di Indonesia akan terlihat masih mampu melindungi hak asasi manusia dan tidak terlihat berwajah galak dengan ancaman penjara, kata Maqdir.

BACA JUGA:

Sebelumnya, mantan direktur utama (direktur) PT Mora Telematics Indonesia (Moratelindo) Galumbang Menak Simanjuntak diketahui divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar merangkap satu tahun penjara oleh tim jaksa. . (JPU).

Jaksa menyebut Galumbang terbukti terlibat korupsi penyediaan proyek tower Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI paket 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). ) untuk tahun 2020-2022 .

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *