Diwarnai Dissenting Opinion, 1 Hakim Agung Tak Setujui Perubahan Syarat Usia Calon Gubernur: National Okezone

Uncategorized42 Dilihat

JAKARTA – Putusan Perkara Nomor 23/P/HUM/2024 tentang Pengujian Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota, dan wakil walikota diwarnai oleh perbedaan pendapat atau perbedaan pendapat dari Ketua Hakim Cerah Bangun.

Melaporkan dari situs Sekretaris Mahkamah Agung, Senin (6/3/2024), Hakim Mahkamah Agung Cerah Bangun membedakan kasus ini dalam hal pengujian substantif, khususnya pada Pasal 4 ayat. (1) surat Perubahan PKPU 3/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Hakim Anggota I, Cerah Bangun berpendapat, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji apakah pokok bahasan hak peninjauan kembali bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. Tempatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Keputusan tersebut menyatakan bahwa § 7 par. 2 huruf UU 10/2016 tidak mengatur secara rinci dan/atau rinci batasan usia calon ketua dan wakil ketua daerah, sehingga penerapan UU 10/2016 didasarkan pada UU KPÚ pada saat membuat peraturan perundang-undangan, dan diatur dalam PKPU 9/2020 khususnya Pasal 4 par. bagi calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil walikota, dimulai dengan penetapan pasangan calon.”

Menurut Cerah Bangun, ungkapan “dimulai dari penetapan pasangan calon” merupakan salah satu unsur ketentuan peraturan KPU a quo yang secara substantif membedakan subjek hak uji materi dengan UU 10/2016, sehingga Intisari pokok bahasan pengujian hak uji substantif adalah apakah kalimat “dari penetapan pasangan calon” bertentangan dengan UU 10/2016.




Ikuti berita Okezone berita Google

Baca Juga  Daftar Harga BBM Pertamina, Pertamax Dijual Rp 12.950 Liter: Okezone Economy

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya

Sedangkan dalam melakukan uji materiil, hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok pikiran dan bagaimana penalaran hukum yang dilakukan secara filosofis, sosiologis, dan legitim bagi KPU dalam menambahkan frasa a quo dan apakah frasa a quo sudah sesuai dengan asas. pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian antar jenis, hierarki dan materi muatan yang dapat dilaksanakan, efektivitas dan efisiensi, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Mengingat, menurut hakim anggota I, kalimat “berdasarkan penetapan pasangan calon” dalam peraturan quo sangat diperlukan bagi pelaksanaan dan/atau penerapan UU 10/2016 agar pokok pikiran, tujuan dan dapat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 a quo,” kata Hakim Cerah Bangun dalam putusannya.

“Ungkapan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ‘equal treatment before the law’, prinsip ‘equal opportunity in goverment’, dan prinsip ‘jaminan perlindungan terhadap diskriminasi’,” lanjutnya.

Selain itu, Hakim Agung Cerah Bangun juga berpendapat bahwa pemenuhan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sehubungan dengan pengisian jabatan tertentu tidak berarti menghilangkan persyaratan dan/atau pembatasan yang diperlukan secara rasional oleh jabatan tersebut.

Menurutnya, batasan waktu perlu dan harus dirumuskan dalam norma dan kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Peraturan ini selaras dengan ontologi hukum, epistemologi dan aksiologi untuk mencapai tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemaslahatan.

“Mengingat hal tersebut, Hakim Anggota I berpendapat standar subjek hak uji materiil tidak bertentangan dengan UU 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU 1/2015 tentang ketentuan peraturan pemerintah pengganti UU. Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, “Bupati dan Walikota sudah menjadi undang-undang,” kata Cerah Bangun.

Baca Juga  Jose Mourinho dipecat melalui telepon, AS Roma menyemprot Fabio Capello: Okezone Bola

Oleh karena itu, menurut saya, Deputi berpendapat argumentasi pelapor tidak berdasar dan sebaiknya permohonan pelapor ditolak, lanjutnya.

Dalam pertimbangan majelis hakim, karena ada perbedaan pendapat dan diusahakan musyawarah secara sungguh-sungguh namun tidak tercapai kata sepakat, sesuai dengan Pasal 30 ayat. /2004 dan perubahan kedua, dengan UU 3/2009, majelis hakim memutuskan berdasarkan suara terbanyak.

“Mengingat berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 4 par. (1) surat d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 10 Tahun 2016,” kata hakim dalam amar putusannya.

Dewan juri diketuai oleh Yulius dengan anggota Hakim Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

Ikuti Saluran WhatsApp Okezone untuk update terbaru setiap hari

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *