Dewas KPK Tak Proses Dugaan Pemerasan Firli Bahuri: National Okezone

Uncategorized139 Dilihat

JAKARTA – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan nantinya tidak akan memproses tuntutan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam sidang etik Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri.

Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan dugaan pemerasan itu diarahkan oleh Polda Metro Jaya. Polisi pun menetapkan Firli sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL.




“Tentu yang masuk ke ranah pidana itu antara lain pungli, gratifikasi, ini ranah pidana yang sangat padat, kami di Dewas (KPK) tidak mau masuk ke ranah pidana,” ujarnya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat. ( 12/08/2023 ).

Biarkan Polda Metro Jay yang memproses dan menyelesaikan TKP, lanjutnya.

Albertina menyatakan Dewas KPK hanya akan fokus menyelesaikan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Firli. Hal ini agar penyidikan yang terjadi di Polda Metro Jaya dan Dewas KPK tidak bertentangan.

“Supaya nanti tidak terbentur, semua punya kewenangannya, semua punya bidangnya masing-masing. Jadi kita selesaikan sesuai, di dalam (badan) masing-masing,” ujarnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk melanjutkan kasus dugaan pelanggaran etik Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri ke sidang etik. Hal ini terjadi setelah dilakukan kajian awal oleh Dewas KPK.

Baca juga: Meningkatkan tingkat daur ulang, Coca-Cola bermitra dengan Grab untuk mendukung program Recycle Me

Ikuti berita Okezone berita Google


Ketua Dewas KPK Tumpak Hatarongan Panggabean mengatakan, proses etik pertama kali digelar pada Kamis (14/08/2023).

“Kita mulai minggu depan setelah Hakordia pada Kamis, 14 Desember 2023 pukul 09.00 WIB,” kata Tumpak Hatarongan dalam jumpa pers, Jumat.

Baca Juga  5 Koleksi Mobil Mewah Taylor Swift, dari Porsche hingga Ferrari: Okezone Otomotiv

Tumpak menjelaskan, proses etika akan dilakukan secara maraton. Ia pun berharap proses etik bisa selesai pada akhir tahun 2023.

Tumpak menjelaskan, ada beberapa dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Firli, yakni perbuatan terkait pertemuan Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Hal kedua juga terkait dengan adanya aset yang tidak dilaporkan dengan benar di LHKPN, termasuk utang, ujarnya.

Dugaan pelanggaran lainnya, menurut Tumpak, terkait dengan rumah singgah Firli Bahuri yang terletak di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

“Yang ketiga terkait sewa rumah di Kertanegara,” jelasnya.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *