Cyberity menempatkan aliran data dan sistem penyimpanan data KPU Sirekap yang berlokasi dan diatur di Tiongkok: National Ocean Zone

Uncategorized140 Dilihat

JAKARTA – Beberapa hari terakhir, anomali penghitungan suara pada sistem rekapitulasi online Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat menghebohkan masyarakat. Khususnya sistem Sirekap dan pilihan2024.kpu.go.id.

Kesenjangan yang muncul membuat berbagai pihak harus mengecek satu per satu data hasil C1 dengan data pada tabel di sistem choice2024.kpu.go.id.

KPÚ pun mengklarifikasi temuan kejanggalan tersebut. Diakuinya, kesalahan tersebut terjadi akibat ketidaksempurnaan pembacaan (optical character recognition/OCR) pada dokumen C1 yang diunggah melalui Sirekap. Kesalahan tersebut terjadi di 2.325 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menanggapi hal tersebut, komunitas yang fokus pada masalah keamanan siber dan perlindungan data di Indonesia Cyberity melakukan investigasi bersama untuk memeriksa sistem keamanan aplikasi web Sirekap (sirekap-web.kpu.go.id) dan choice2024.kpu.go.id .

Beberapa temuan yang diperoleh dari penelusuran situs, antara lain sistem pemilu 2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud dengan lokasi server di RRC, Perancis, dan Singapura.

“Layanan cloud ini milik raksasa penyedia layanan Internet (ISP) Alibaba,” kata Chairman Cybernity, Arif ‘Bangaip’ Kurniawan, melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/02/2024).

Selain itu, Arif juga menjelaskan bahwa data posisi dan lalu lintas email di kedua lokasi tersebut berlokasi dan diatur di luar negeri, khususnya di RRT.

“Aplikasi pemilu2024.kpu.go.id mengandung kelemahan keamanan siber,” ujarnya.

Sekaligus, ia menyayangkan ketidakstabilan aplikasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi suara, dan pengelolaan relawan justru terjadi di saat krusial, yakni pada masa pemilu dan beberapa hari setelahnya.



Ikuti berita Okezone berita Google

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya

Arief juga menyarankan agar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), karena menyangkut sektor publik dan dihasilkan dari APBN, dana masyarakat dan sejenisnya, maka data penting seperti data pemilu harus diatur dan berlokasi di Indonesia (Pasal 20 PP No. 71/ 2019 ).

Baca Juga  Komunitas ASEAN Perlu Integrasikan Literasi Keagamaan Lintas Budaya ke dalam Visi ASEAN Pasca 2025: National Okezone

“Kejanggalan pada sistem TI KPU sudah berlangsung lama. Tampaknya permasalahan ini sudah lama dibiarkan dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. KPU hingga saat ini belum menunjukkan niat untuk menunjukkan audit keamanan TI-nya kepada masyarakat,” ujarnya.

“Untuk mendukung pemilu 2024 yang jujur, transparan, dan adil, kami meminta KPU menunjukkan kepada masyarakat audit keamanan sistem dan audit perlindungan data bagi WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” jelasnya.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *