Bullying terhadap Pelajar Marah hingga Korban Jiwa, Begini Posisi Kemendikbud: Okezone Education

Uncategorized166 Dilihat

JAKARTA – Meningkatnya kekerasan pelajar atau intimidasi di satuan pendidikan semakin mengkhawatirkan. Tak hanya korban luka-luka, namun juga ada korban teman sekelas yang meninggal dunia akibat dianiaya oleh teman sekelas atau seniornya. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi turun tangan.

Langkah ini menyusul terbitnya peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) no. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penyelesaian Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

BACA JUGA:

Selain memberikan sosialisasi mengenai kebijakan PPKSP, program peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat menggalang semangat para pemangku kepentingan. Direktur Puspeka (Kapuspeka) Kemendikbud Rusprita Putri Utami mengatakan, Puspeka perlu memberikan informasi kepada pendidik, tenaga pengajar, siswa, orang tua dan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Hal itu tertuang dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP.

Menurutnya, program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus segera dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Mengingat semakin meningkatnya kejadian kekerasan di satuan pendidikan yang tidak hanya mengancam siswa, tetapi juga warga satuan pendidikan lainnya, kata Rusprita dalam keterangan resmi kepada Okezone, Rabu (10/11/2023).

Dijelaskannya, mekanisme pencegahan tindak kekerasan diatur melalui penguatan tata kelola, sarana dan prasarana, serta pendidikan di tingkat sekolah dan pemerintah daerah. Selain itu, mekanisme penanganan tindak kekerasan juga diatur dengan pembentukan tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan (TPPK) di sekolah dan kelompok kerja (Satgas) di pemerintah daerah.

BACA JUGA:

“Setelah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas ini, diharapkan para kepala UPT, kepala dinas, dan kepala sekolah dapat merangsang terbentuknya kelompok kerja TPPK dan PPKSP di satuan pendidikan. “Jika terdeteksi ada kasus kekerasan, bisa segera dilaporkan agar program pencegahan yang komprehensif bisa terpantau dan dikembangkan,” ujarnya.

Baca Juga  Efek yang akan terjadi jika Anda sudah mendapat vaksin AstraZeneca: Okezone health

Program peningkatan kapasitas PPKSP ini akan dilaksanakan di 3 (tiga) wilayah yaitu Kota Makassar yang akan mengikutsertakan peserta dari wilayah Indonesia bagian timur, kota Malang yang akan mengikutsertakan peserta dari wilayah Indonesia bagian tengah, dan DKI Jakarta yang akan mengikutsertakan peserta dari wilayah Indonesia bagian barat. bagian dari Indonesia. .

“Tidak hanya bagi UPT, dinas pendidikan dan kepala sekolah, peningkatan kapasitas juga akan diberikan kepada ketiga pusat pembelajaran tersebut melalui komunitas Penggerak dan Kami Guru, sebagai bagian dari upaya kami untuk memperkuat PPKSP di semua tingkatan,” kata Rusprita.

Sesuai dengan kewenangan PPKSP Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pembentukan TPPK pada PAUD dan satuan pendidikan sederajat memakan waktu paling lama satu tahun. Selama ini, pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan luar biasa, waktu yang diberikan paling lama enam bulan sejak Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi PPKSP diumumkan. Berdasarkan data dashboard PPKSP yang dikembangkan Puspeka Kemendikbudristek (https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portalppksp) per 10 Oktober 2023, total satuan pendidikan pembentuk TPPK terdaftar sebanyak 18.022 satuan pendidikan.

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam lingkup upaya PPKSP, TPPK akan bekerja sama dengan Satgas PPKSP sesuai kewenangannya membagi pengelolaan pendidikan di lingkungan VÚC. Satgas sendiri berfungsi sebagai koordinator PPKSP di tingkat daerah, kata Rusprita.

Ikuti berita Okezone berita Google


Kepala Tenaga Belajar dan Mengajar (GTK) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Baharudin Iskandar mengatakan, akan segera membentuk gugus tugas PPKSP. Pihaknya mengusulkan program kerja nyata untuk mencegah dan menangani kekerasan di Sulawesi Selatan. “Selama ini di tingkat SMA/SMK kita menerapkan program Roots yang menjadikan siswa sebagai agen perubahan melawan bullying,” kata Baharudin.

Baca Juga  Kemarau Panjang, Nilai DPR Perlu Siapkan Teknologi Pengolahan Air: Samudera Nasional

BACA JUGA:

Kepala SD Negeri 64 Ambon sekaligus Ketua KKKS Kota Ambon Sri Luluk Agustiningsih menegaskan, perintah PPKSP Mendikbud ini memberikan rasa aman dan perlindungan tidak hanya kepada siswa, tetapi juga guru. dan seluruh anggota satuan pendidikan. Namun, ditegaskannya, pelaksanaannya memerlukan kerja sama seluruh warga satuan pendidikan.

“Sesuai amanat PPKSP Mendikbud, sekolah kami membentuk TPPK yang beranggotakan guru, anggota komite sekolah, dan orang tua siswa. “Kerja sama elemen-elemen tersebut sangat penting, khususnya orang tua, karena pencegahan dan deteksi dini kekerasan akan lebih efektif bila anak lebih dekat dengan orang tuanya,” kata Luluk.

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *