Banyak kendala, KPU meminta audit Sirekap melibatkan tim independen: National Okezone

Uncategorized128 Dilihat

JAKARTA – Ketua Umum Netfid Indonesia Muh Afit Khomsan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaudit permasalahan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikemukakan berbagai kalangan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Afit menilai permasalahan Sirekapu tidak hanya terjadi pada Pilpres 2024. Menurut dia, banyak penghitungan suara pada pemilu parlemen yang tidak sinkron.

Tentu saja dalam hal ini kami mendukung KPÚ sebagai penyelenggara pemilu untuk bertanggung jawab penuh. Kami juga mendukung audit eksternal, kata Afit kepada iNews Media Group, Sabtu (17 Februari 2024).

BACA JUGA:

Afit menjelaskan, audit eksternal harus melibatkan pihak independen. Audit tersebut nantinya akan melihat cara kerja sistem Sirekap.

Audit bagaimana sistem bekerja, keamanannya dan apakah ada dugaan human error disengaja atau tidak, jelasnya.

Ia pun meyakini proses audit akan memberikan gambaran jelas kepada masyarakat mengenai permasalahan tersebut.

Pakar digital forensik ITB Agung Harsoyo sebelumnya menilai perlu dilakukan pengkajian yang mendalam, seperti audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU RI. Hal ini disebabkan adanya perbedaan hasil pemungutan suara di Sirekapa dengan bukti foto formulir C1.

BACA JUGA:

Menurut dia, tujuan didirikannya aplikasi Sirekap terkait dengan proses bisnis KPU dalam mengumpulkan suara yang dihitung di TPS. Ia mengatakan, Sirekap berbeda dengan software pada umumnya seperti MS-Word yang tidak berhubungan langsung dengan proses bisnis tertentu.

“Jadi ketika Sirekap dibuat harus mempertimbangkan dan melaksanakan persyaratan dari KPU. Contoh kecilnya, jika jumlah pemilih di satu TPS maksimal 300, maka di aplikasi Sirekap, jika suaranya di atas 300, itu sudah disaring, pasti muncul error,” jelas Agung saat dihubungi, Kamis (15 Februari 2024) malam.

Baca Juga  6 Fakta Indonesia Menjadi Negara Pertama di ASEAN yang Meluncurkan Pembayaran Tol Tanpa Henti: Okezone Economy

Kendati demikian, Agung menilai perlu adanya kajian mendalam oleh KPU Sirekapu jika terdapat kejanggalan antara data yang tercatat di sistem dengan data formulir C1 di TPS. Menurut dia, pengkajian mendalam ini bisa dilakukan oleh otoritas dan ahli independen.



Ikuti berita Okezone berita Google

Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya

(sal)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *